Aktivis Desak Kejati NTB Usut Tuntas Dana Siluman Pokir DPR

Seorang aktivis anti korupsi di Nusa Tenggara Barat, L. Wirajaya, mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB untuk serius menuntaskan penyelidikan terkait dugaan dana siluman Pokok Pikiran (Pokir) DPR periode 2024-2025. Menurutnya, kasus ini harus menjadi prioritas untuk menjaga integritas lembaga legislatif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Wirajaya menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Ia menyatakan bahwa penyalahgunaan dana Pokir dapat merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan di daerah. “Kejati harus bertindak tegas dan profesional dalam menangani persoalan ini,” ujarnya.

Pokir adalah aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui anggota DPR untuk diakomodasi dalam anggaran daerah. Namun, sering kali dana ini disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan langkah hukum yang jelas dinilai penting untuk mencegah praktik korupsi.

Wirajaya berharap Kejati NTB dapat segera mengambil langkah konkret dalam mengusut kasus ini dan memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban. “Ini adalah ujian bagi penegakan hukum di NTB,” tambahnya.

Menanggapi pernyataan tersebut, pihak Kejati NTB belum memberikan komentar resmi. Namun, masyarakat berharap agar proses hukum dapat berjalan dengan transparan dan adil.