Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Dorong Pengelolaan Berkelanjutan

Info Lotara – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB baru-baru ini memberikan wawancara kepada Tim MONEV Studio Global mengenai laporan akhir dari Program Marine Biodiversity and Coral Triangle – KfW yang dilaksanakan oleh Wildlife Conservation Society (WCS) di wilayah Nusa Tenggara Barat. Dalam wawancara tersebut, tim MONEV berupaya mengumpulkan informasi terkait dukungan dan kebijakan pemerintah provinsi NTB dalam mengembangkan sektor kelautan dan perikanan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan tersebut menyatakan bahwa kontribusi WCS telah memberikan dampak positif dalam menciptakan pengelolaan sektor ini yang lebih berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan visi program nasional yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dua elemen penting ini menjadi dasar dalam merancang kegiatan yang mendukung pencapaian amanah RPJMN dan RPJMD, dengan fokus pada kontribusi PDRB sektor kelautan dan perikanan terhadap pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional.

Dalam upaya konkret, Kadislutkan menjelaskan bahwa penguatan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan mencakup penataan pelabuhan perikanan, peningkatan sarana produksi untuk perikanan tangkap, budidaya, serta pengolahan hasil perikanan. Semua langkah ini berperan penting dalam mewujudkan konsep ekonomi biru di NTB.

Di sisi lain, partisipasi WCS dalam memperluas kawasan konservasi telah menghasilkan hasil yang signifikan. Pada fase pertama, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan 12 kawasan konservasi, sementara dua kawasan lainnya, yang terletak di Lunyuk – Tatar Sepang dan Teluk Bumbang, masih dalam proses penetapan. Pengelolaan kawasan-kawasan konservasi ini, terutama yang sudah ditetapkan, dilakukan dengan pendekatan berbasis BLUD. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi tetapi juga menekankan pentingnya fungsi konservasi dalam pemulihan lingkungan.

Diharapkan partisipasi masyarakat juga terjalin melalui retribusi saat memasuki kawasan konservasi, yang mana dana yang terkumpul akan langsung digunakan untuk perbaikan dan pemulihan ekosistem alih-alih masuk ke PAD. Dengan adanya sinergi antara penguatan ekonomi dan pelestarian lingkungan, NTB diharapkan dapat menjadi contoh model pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di tingkat nasional.