DPRD NTB Dorong Hilirisasi Agromaritim untuk Peningkatan Ekonomi Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dikenal kaya akan sumber daya agromaritim, seperti perikanan, udang, budidaya rumput laut, dan produksi garam, menghadapi tantangan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya. DPRD NTB menegaskan perlunya hilirisasi di sektor ini untuk memberi nilai tambah bagi daerah.

Dalam rapat paripurna yang digelar Senin lalu, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2025-2029 disetujui menjadi peraturan daerah. Anggota Panitia Khusus (Pansus) RPJMD NTB, Raden Nuna Abriadi, mengungkapkan bahwa hilirisasi di bidang agromaritim dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Raden Nuna menyoroti bahwa meskipun NTB surplus produksi garam hingga 209 persen per tahun dengan total produksi 143.796 ton, nilai tambah garam lebih dinikmati oleh daerah lain. Dengan industrialisasi, potensi nilai tambah miliaran rupiah bisa dinikmati petani dan pembudidaya lokal. Saat ini, harga garam krosok di tingkat petani hanya Rp 400 per kilogram, sementara garam olahan masuk kembali ke NTB dengan harga Rp 3.500 per kilogram, menunjukkan selisih sebesar Rp 3.100 per kilogram.

Hal serupa terjadi pada sektor udang, di mana produksi udang vaname NTB mencapai 196.644 ton per tahun tetapi hanya 17,6 persen lahan potensial yang dimanfaatkan. Jika 10 persen dari produksi tersebut diolah di dalam daerah, potensi nilai tambah bisa mencapai Rp 22,4 triliun per tahun.

Ketua Pansus RPJMD, Hasbullah Muis Konco, menekankan pentingnya pembangunan kawasan industri agromaritim di Pulau Lombok dan Sumbawa. Dengan hilirisasi, NTB dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada transfer fiskal dari pusat, sekaligus menyerap lebih banyak tenaga kerja dan mengurangi angka kemiskinan.