NTB: Pusat Ekonomi Syariah yang Berkembang Pesat

Info Lotara – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kini semakin dikenal bukan hanya sebagai destinasi wisata, melainkan juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Pelaksanaan ekonomi syariah di NTB, yang mencakup sektor perbankan syariah, industri halal di bidang makanan, mode, serta pariwisata, telah mengukir reputasi NTB sebagai daya tarik baru dalam penguatan ekonomi syariah secara nasional.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Umum Himpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Himbarsi), Alfi Wijaya, saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Summit 2026 di Lombok Raya pada Senin, 20 April 2026. “Lombok bukan hanya sekadar tempat wisata, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran. Kinerja industri BPRS di NTB menunjukkan perkembangan yang sehat dan dapat dijadikan acuan di tingkat nasional,” ungkap Alfi dengan penuh keyakinan.

Di tengah tantangan industri BPR syariah (BPRS) yang mengalami kendala secara nasional, industri perbankan syariah di NTB justru menunjukkan performa yang menggembirakan. Alfi menyampaikan bahwa NTB telah menjadi referensi baru bagi para pelaku usaha dalam pengelolaan industri ini.

Menurutnya, meskipun industri BPRS di pusat mengalami kesulitan akibat tekanan terhadap profitabilitas dan meningkatnya pembiayaan bermasalah, NTB justru menampilkan kinerja yang sangat baik. Data menunjukkan bahwa BPRS di NTB menguasai hampir 50 persen pangsa pasar, jauh melampaui rata-rata nasional yang hanya berada di kisaran 10 persen. Selain itu, rasio pembiayaan bermasalah (NPF) di daerah ini sangat rendah, hanya sekitar 1 persen.

“Kesuksesan ini tidak terlepas dari pengelolaan yang baik, manajemen risiko yang kukuh, dan hubungan yang erat dengan masyarakat lokal yang mengedepankan nilai-nilai religius,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa sistem ekonomi syariah merupakan solusi di tengah ketidakpastian global saat ini. Dalam pandangannya, volatilitas harga energi dan konflik geopolitik berdampak negatif terhadap dunia usaha.

“Bagi para pengusaha, kenaikan bunga dan harga tidak menjadi masalah, asalkan ada kepastian. Faktor yang paling mereka butuhkan adalah stabilitas,” tegas Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal, saat membuka Rakernas tersebut.

Miq Iqbal menyatakan bahwa keunggulan sistem syariah terletak pada akad yang jelas dan mekanisme bagi hasil yang dapat mengurangi praktik spekulatif, serta menjaga stabilitas keuangan, terutama untuk sektor mikro dan ultra mikro yang menjadi tulang punggung ekonomi pasca krisis 1998.

Sebagai dukungan nyata, Pemerintah Provinsi NTB tengah mengambil langkah-langkah konkret untuk memperkuat posisi NTB sebagai pusat ekonomi syariah, seperti mendorong seluruh BPR daerah untuk bertransformasi menjadi BPRS. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pembenahan Bank NTB Syariah agar mampu berperan sebagai lokomotif perbankan daerah dan mengonsolidasikan lembaga keuangan daerah untuk lebih fokus dalam pembiayaan sektor ultra mikro.

Di akhir sambutannya, Gubernur memberikan apresiasi kepada Himbarsi yang telah memilih NTB sebagai tuan rumah Rakernas dan BPRS Summit 2026. Ia percaya bahwa kepercayaan ini menjadi kehormatan dan momentum strategis untuk memperkuat posisi NTB sebagai pendukung ekonomi syariah nasional.

Rakernas dengan tema “Dari Lombok untuk Indonesia: Membangun Sinergi, Mendorong Inovasi, Memperkuat Ketahanan Industri BPR Syariah” dihadiri oleh lebih dari 140 BPRS dari seluruh Indonesia, OJK, Bank Indonesia, serta pelaku UMKM yang juga turut ambil bagian dalam acara ini.