Pemprov NTB Tekankan Pentingnya Data dalam Musrenbang

Info Lotara – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengumumkan perubahan signifikan dalam pendekatan perencanaan pembangunan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kini diwajibkan untuk tidak hanya berlandaskan asumsi, tetapi harus berfokus pada data yang terpilah dan terintegrasi demi menjangkau kelompok rentan.

Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB, Ahsanul Khalik, dalam pembukaan Lokakarya Penyediaan Data Pendukung Tematik Musrenbang Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (TEMBANG PUGIS) Tahun 2026. Acara ini dilaksanakan di Prime Park Hotel Mataram pada Rabu (1/4/2026).

Lokakarya ini diadakan oleh Bappeda NTB bekerja sama dengan Program SKALA, dan dihadiri oleh Lead Program SKALA NTB, Lalu Anja Kusuma, serta perwakilan dari berbagai perangkat daerah, aktivis, dan organisasi sosial yang fokus pada isu perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

Ahsanul Khalik, yang akrab disapa Aka, menekankan pentingnya data yang akurat dan inklusif dalam pembangunan. Ia menyatakan bahwa tanpa data yang tepat, upaya pembangunan berisiko tidak dapat menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan. Ia pun menegaskan, “Kita tidak bisa lagi bekerja dengan asumsi. Kita harus tahu secara pasti siapa yang tertinggal, di mana ketimpangan terjadi, dan kelompok mana yang belum terlayani. Di situlah data menjadi penentu arah kebijakan.”

Menurut Aka, tantangan terbesar dalam pembangunan saat ini terletak pada ketepatan sasaran, bukan pada ketersediaan program. Tanpa adanya data yang terpilah dan terintegrasi, kebijakan yang diambil berpotensi tidak relevan dan tidak memenuhi kebutuhan riil masyarakat.

Pemprov NTB sendiri telah memulai langkah-langkah awal melalui Portal NTB Satu Data dan DT-SEN, meskipun masih ada tantangan dalam penyediaan dan integrasi data. “Data tidak boleh berhenti sebagai laporan. Data harus menjadi instrumen perubahan dalam cara kita merencanakan pembangunan,” lanjutnya.

Seluruh perangkat daerah diharapkan dapat berperan aktif sebagai produsen data yang berkualitas dan bermanfaat. Data yang dihasilkan harus mencerminkan kondisi nyata kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, serta masyarakat miskin, untuk memastikan kebijakan yang benar-benar inklusif.

Aka juga menekankan pentingnya sinergi antar sektor dan kolaborasi dengan mitra pembangunan, termasuk Program SKALA, untuk menghindari pengelolaan data yang terpisah-pisah. Ia mendorong agar Musrenbang tidak sekadar menjadi agenda administratif tahunan, melainkan forum yang berbasis data dan relevan.

“Musrenbang harus berubah. Dari forum formal menjadi forum berbasis data yang mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat,” pungkasnya. Melalui lokakarya ini, diharapkan tercipta pemahaman lintas sektor mengenai pentingnya data inklusif serta langkah konkret dalam integrasi data untuk perencanaan TEMBANG PUGIS Tahun 2026.

“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan, tetapi juga dari sejauh mana kita mampu menghadirkan keadilan dan memastikan tidak ada satu pun yang tertinggal,” tutup Aka.