Pemprov NTB Inisiasi Pertumbuhan Ekonomi melalui Komunitas Bisnis

Info Lotara – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berkomitmen untuk menjadikan daerahnya lebih ramah terhadap komunitas ekonomi, serta mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Dalam acara buka puasa bersama yang diadakan di Pendopo pada hari Senin, 16 Maret 2026, Gubernur HL Muhamad Iqbal menekankan pentingnya pendekatan corporate government dalam pengelolaan pemerintahan. “Kami berupaya menyelaraskan kebijakan dengan kebutuhan dunia bisnis,” ujarnya.

Gubernur Iqbal mengungkapkan kesiapan pemerintah provinsi untuk berperan sebagai katalisator dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ia juga mengakui bahwa banyak rencana pembangunan yang belum sejalan dengan rencana bisnis yang telah ditetapkan.

“Apabila diperlukan revisi pada rencana pembangunan, kami akan proaktif menawarkan dukungan terhadap investasi,” tegas Gubernur. Harapannya, para pelaku bisnis yang hadir dapat memberikan masukan yang konstruktif mengenai dinamika perekonomian di NTB.

Ia juga mencatat bahwa dalam benchmark Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mengusung visi ‘Makmur Mendunia’, target pertumbuhan ditetapkan 5,3 persen pada September 2024. Namun, Pemprov NTB telah menyesuaikan target menjadi 0,7 persen dan berambisi untuk meningkatkannya menjadi 6 persen pada tahun 2025.

Tetapi, pada awal kepemimpinan Iqbal Dinda, kondisi ekonomi mengalami krisis dengan pertumbuhan yang tercatat minus 1,47 persen, jauh dari target benchmark. Meski demikian, pencapaian pertumbuhan menjadi 3,22 persen di tahun tersebut menunjukkan potensi pemulihan.

Gubernur Iqbal menekankan bahwa walau target 6 persen belum tercapai, terdapat kenaikan signifikan dari 0,7 persen menjadi 4,69 persen dalam satu tahun. “Semoga momentum positif ini dapat kita pertahankan dan tingkatkan tahun ini, meskipun harus menghadapi tantangan dari faktor ekonomi global, nasional, dan daerah,” pungkasnya.

Acara buka puasa bersama ini diinisiasi oleh Biro Ekonomi Pemprov NTB dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan ekonomi, pelaku bisnis, serta investor.