NTB Perkuat Komitmen Tangani Perubahan Iklim melalui Musrenbang

Info Lotara – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menegaskan keseriusannya dalam menghadapi tantangan perubahan iklim melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Kebencanaan dan Perubahan Iklim. Acara ini menjadi tonggak penting dalam mengubah pendekatan penanganan bencana dari reaktif menjadi proaktif, terintegrasi, dan inklusif.

Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP., dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kondisi geografis NTB menjadikan wilayah ini sangat rentan terhadap bencana. Data mencatat pada tahun 2025 terdapat 105 kejadian banjir, dan hingga April 2026 jumlah kejadian tersebut telah mencapai 60. Fenomena cuaca ekstrem dan gangguan hidrometeorologi menjadi tantangan utama yang perlu diantisipasi lebih awal.

“Meskipun bencana sulit untuk diprediksi, dengan tingkat kerentanan yang ada, perencanaan yang matang dan alokasi anggaran yang tepat adalah hal yang sangat penting,” ujar Wagub saat acara di Mataram, Kamis (9/4).

Keadilan Bencana dalam Kebijakan

Dalam forum tersebut, Wagub memperkenalkan konsep “Keadilan Bencana” sebagai pijakan dalam kebijakan penanggulangan bencana di NTB. Konsep ini mencakup dua aspek utama:

• Keadilan Distributif: Negara hadir secara nyata dalam penyediaan bantuan, pembangunan infrastruktur, dan pemulihan ekonomi yang merata tanpa meninggalkan wilayah tertentu.
• Keadilan Prosedural: Pelibatan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, dan lansia dalam proses perencanaan agar kebijakan lebih inklusif dan tepat sasaran.

Wagub juga menginstruksikan semua perangkat daerah, termasuk BPBD, Dinas PUPR, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan, untuk menghilangkan ego sektoral dan memperkuat kolaborasi dalam menyusun program untuk anggaran tahun 2027.

“Kebencanaan adalah tanggung jawab kita bersama. Kita harus memastikan kesiapan logistik, ketahanan pangan pascabencana, serta infrastruktur yang tahan terhadap risiko iklim ekstrem,” tambahnya.

Ia mengingatkan bahwa kemakmuran tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, melainkan juga dari kemampuan daerah untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Pasca gempa Lombok 2018, NTB dituntut untuk bertransformasi menjadi daerah yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing di tingkat global.

Risiko Bencana di NTB

Sementara itu, Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si., menjelaskan bahwa NTB secara geografis termasuk dalam wilayah dengan risiko bencana tinggi. Dari 11 jenis bencana nasional, tujuh di antaranya berpotensi terjadi di NTB, seperti banjir, kekeringan, gempa bumi, tsunami, cuaca ekstrem, letusan gunung api, dan kebakaran hutan.

“Lebih dari 50 persen jenis bencana nasional ada di NTB. Ini menjadi tantangan sekaligus dasar untuk memperkuat perencanaan berbasis mitigasi risiko,” terang Nelly.

Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan realisasi anggaran. Menurutnya, sering kali perencanaan terlihat ideal, tetapi pelaksanaan di lapangan tidak maksimal akibat keterbatasan fiskal.

“Kami ingin memastikan bahwa perencanaan selaras dengan kemampuan keuangan daerah, agar program prioritas untuk kebencanaan tidak terabaikan,” tegasnya.

Musrenbang Tematik ini didukung oleh Program SIAP SIAGA sebagai bentuk kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Australia dalam penguatan manajemen risiko bencana. Semua rekomendasi hasil forum ini akan diintegrasikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) NTB Tahun 2027.

Melalui forum ini, Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mewujudkan visi “NTB Makmur Mendunia” melalui pembangunan berkelanjutan yang adaptif terhadap perubahan iklim, serta berorientasi pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.