Pemerintah NTB Siapkan Tindakan Cepat Atasi Kerusakan Infrastruktur Akibat Banjir

Info Lotara – Awal tahun 2026 menjadi momen penting bagi infrastruktur di Nusa Tenggara Barat (NTB). Intensitas hujan yang tinggi di bulan Januari hingga Februari telah menyebabkan bencana banjir, yang mengakibatkan kerusakan parah pada akses jalan, terutama di Pulau Sumbawa, termasuk wilayah Bima, Dompu, dan Kabupaten Sumbawa.

Menanggapi situasi ini, Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) segera merespons dengan menyiapkan skema pendanaan darurat dan membentuk tim teknis di lapangan. Sekretaris Dinas PUPR NTB, Ilham Ardiansyah, ST., MT., menyatakan bahwa penanganan kerusakan jalan akibat bencana banjir akan menggunakan skema Belanja Tidak Terduga (BTT).

Menurut Ilham, langkah ini diambil untuk memastikan fungsi infrastruktur dapat pulih dengan cepat agar mobilitas masyarakat tidak terganggu. “Karena ini terkait bencana banjir, penanganan cepat menggunakan skema BTT adalah langkah yang tepat. Tujuannya adalah untuk memastikan infrastruktur segera berfungsi kembali,” jelasnya saat ditemui di ruang kerjanya.

Namun, dia juga mengingatkan bahwa perbaikan yang dilakukan melalui dana BTT bersifat sementara. Perbaikan permanen akan memerlukan proses pengadaan yang lebih panjang dan waktu pengerjaan yang lebih lama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ilham menambahkan bahwa pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat berdampak signifikan terhadap kemampuan pembangunan infrastruktur di daerah. Banyak rencana pemeliharaan jalan yang sebelumnya telah direncanakan pun harus dievaluasi kembali akibat kondisi anggaran yang tidak ideal. “Pengurangan dana ini tidak hanya berpengaruh pada angka tetapi juga pada jumlah kilometer jalan yang bisa kami perbaiki tahun ini,” tambahnya.

Akibat adanya pemotongan ini, Dinas PUPR harus mengubah pendekatan dari “pemerataan” menjadi strategi “skala super prioritas”. Ini berarti hanya ruas jalan dengan kerusakan parah dan dampak ekonomi paling penting yang akan mendapatkan perhatian anggaran lebih lanjut.

Selain penanganan lewat skema BTT, Gubernur NTB juga membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk menangani kerusakan jalan kategori ringan, seperti lubang kecil yang bisa membesar jika dibiarkan. “Inisiatif Pak Gub dengan TRC bertujuan untuk mempercepat penanganan kerusakan kecil tersebut, agar tidak memperparah masalah dan menambah biaya perbaikan nantinya,” ungkap Ilham.

TRC akan bergerak berdasarkan laporan dari masyarakat. Dengan partisipasi aktif warga, tim akan langsung turun ke lokasi untuk melakukan perbaikan. Dinas PUPR NTB juga memanfaatkan dua Balai Pemeliharaan Jalan yang berada di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa untuk mendukung respons cepat di lapangan.

“Kepala Balai masing-masing wilayah akan memegang kendali untuk memastikan respons cepat. Namun, kami menekankan bahwa keberhasilan TRC sangat bergantung pada ketersediaan anggaran. Tanpa pendanaan yang memadai, kami tidak bisa bergerak maksimal,” tegasnya. Melalui kolaborasi skema BTT untuk kerusakan akibat bencana dan TRC untuk pemeliharaan rutin, Pemprov NTB berusaha menjaga konektivitas antarwilayah di tengah tantangan cuaca ekstrem.