Transformasi Kerja ASN di NTB: Penerapan WFH dan Efisiensi Operasional
Pemerintah NTB menerapkan WFH untuk ASN, fokus pada efisiensi dan peningkatan kinerja, tanpa mengurangi pelayanan publik.
Pemerintah NTB menerapkan WFH untuk ASN, fokus pada efisiensi dan peningkatan kinerja, tanpa mengurangi pelayanan publik.
Pemerintah Lombok Timur belum memastikan THR untuk PPPK 2026, masih menunggu regulasi dan perhitungan keuangan daerah.
Pemprov NTB percepat izin pertambangan rakyat untuk atasi tambang ilegal dan dukung pendapatan daerah.
Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, ST., MT, bersama Pimpinan Baznas RI, Prof. Ir. M. Nadratuzzaman Hosen, MS., M.Ec., Ph.D, hadir dalam pembukaan proses verifikasi…
Pemerintah Kota Mataram saat ini berada pada tahap Entry Meeting dan verifikasi hasil pemenuhan indikator dalam upaya pembentukan percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi. Kegiatan ini berlangsung pada…
Mataram – Dalam upaya menghadapi dinamika ekonomi di tahun 2025, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) Tito Karnavian menekankan pentingnya kerjasama yang solid antar Pemerintah…
Delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) belum menyelesaikan laporan tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)…
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) menghadiri acara Tasyakuran HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Acara ini diwakili oleh Kepala Bagian Tata…