Pemprov NTB Berikan Klarifikasi Terkait Video Viral Pekerja Migran di Libya

Info Lotara – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah memberikan penjelasan mengenai video viral yang beredar di TikTok, yang menunjukkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB di Libya. Klarifikasi ini disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik.

Menurut Ahsanul, laporan resmi dari KBRI Tripoli mengungkapkan bahwa terdapat empat PMI asal NTB yang berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa, dan Dompu. Ia menegaskan bahwa video tersebut diambil ketika para PMI sudah berada di bawah perlindungan KBRI Tripoli. Saat ini, kondisi mereka dilaporkan dalam keadaan aman dan mendapatkan pendampingan dari pihak KBRI.

Pentingnya Perlindungan Melalui Diplomasi

Ahsanul Khalik, yang akrab disapa Aka, menjelaskan bahwa KBRI Tripoli saat ini tengah melakukan negosiasi yang intensif dengan agensi serta majikan di Libya. Langkah ini bertujuan untuk memfasilitasi pengembalian paspor dan dokumen perjalanan, menyelesaikan administrasi izin tinggal, serta mengurangi tuntutan denda yang harus dibayar oleh PMI.

“Pengembalian paspor menjadi hal yang sangat penting, karena ini akan mempercepat proses pemulangan mereka ke Indonesia,” ungkap Aka. Namun, agensi yang terlibat dilaporkan meminta ganti rugi sebesar USD 7.000 per orang untuk mengembalikan paspor, yang dianggap sangat memberatkan bagi PMI dan keluarganya. KBRI saat ini masih melakukan negosiasi untuk menyelesaikan hal ini.

Kronologis Masalah yang Dihadapi PMI

Para PMI mengungkapkan bahwa mereka bekerja di sektor domestik dan belum menyelesaikan kontrak kerja selama dua tahun, dengan masa kerja yang bervariasi antara dua hingga delapan bulan. Selama bekerja, mereka mengalami kekerasan fisik dan verbal, perlakuan yang tidak manusiawi, serta penahanan dokumen oleh majikan. Dalam menghadapi situasi ini, mereka terpaksa melarikan diri dan meminta perlindungan dari KBRI Tripoli.

Seperti yang sering terjadi pada PMI yang berangkat secara nonprosedural ke Libya, tantangan yang dihadapi dalam proses pemulangan termasuk penahanan paspor, tuntutan ganti rugi, dan masalah administrasi izin keluar.

Pernyataan Pemprov NTB kepada Publik

Pemerintah Provinsi NTB mengingatkan bahwa video yang beredar tidak mencerminkan situasi terkini para PMI. Mereka sudah berada dalam lingkungan yang aman di KBRI Tripoli. “Tidak benar untuk berasumsi bahwa para PMI masih dalam situasi terancam. Pemerintah melalui KBRI telah memberikan perlindungan maksimal sesuai hukum yang berlaku,” tegas Aka.

Pentingnya Edukasi dan Pencegahan

Kejadian ini seharusnya menjadi pengingat bagi masyarakat bahwa Libya merupakan negara dengan risiko tinggi bagi PMI, terutama bagi mereka yang berangkat secara nonprosedural. Oleh karena itu, Pemprov NTB mendorong peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada calon PMI agar tidak mudah tergoda untuk bekerja ke luar negeri tanpa prosedur resmi.

“Pemprov NTB akan terus memantau perkembangan kasus ini dan berkoordinasi dengan kementerian serta perwakilan RI di luar negeri untuk memberikan informasi terbaru secara berkala,” tutup Ahsanul Khalik.