Peringatan 30 Tahun Otonomi Daerah di NTB

Info Lotara – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merayakan Hari Otonomi Daerah yang ke-30 dengan menggelar apel di halaman Bumi Gora, kantor Gubernur NTB, pada Senin (27/4/2026). Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, yang mewakili Menteri Dalam Negeri, menjelaskan pentingnya otonomi daerah sebagai sarana untuk mempercepat pembangunan yang merata, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

“Hari ini menjadi momentum bagi kita untuk berkomitmen menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan,” ungkap Mendagri dalam sambutannya.

Tema yang diusung dalam perayaan Otda tahun ini adalah “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, yang menggambarkan semangat otonomi daerah dalam mengelola potensi lokal secara optimal serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Mendagri juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada koordinasi yang baik antara pusat dan daerah. “Tanpa kolaborasi yang kokoh, tujuan pembangunan besar tidak dapat tercapai dengan optimal,” tambahnya.

Untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah, beberapa langkah strategis diidentifikasi, antara lain:

• Integrasi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusat dan daerah, guna menghindari tumpang tindih program dan meningkatkan efektivitas pembangunan.
• Reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil, didukung oleh digitalisasi dan inovasi daerah untuk mempercepat pelayanan publik.
• Peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui optimasi pendapatan asli daerah dan pengelolaan keuangan yang berkelanjutan.
• Peningkatan kolaborasi antar daerah dalam isu strategis lintas wilayah seperti transportasi, lingkungan, dan ekonomi regional.

Pemerintah daerah juga didorong untuk fokus memenuhi layanan dasar dan mengatasi ketimpangan, terutama dalam pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan perlindungan sosial untuk daerah terpinggirkan.

Di tengah tantangan global, perhatian harus diarahkan pada penguatan ketahanan daerah, mencakup ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, serta mitigasi terhadap perubahan iklim.

Agenda prioritas lainnya termasuk mewujudkan swasembada pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang bersih, dan pengembangan kewirausahaan untuk lapangan kerja.

Peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan juga menjadi fokus utama melalui kolaborasi lintas sektor, digitalisasi, dan program peningkatan gizi masyarakat.

Di akhir sambutannya, Mendagri menegaskan bahwa pencapaian 30 tahun otonomi daerah merupakan pijakan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Diharapkan, kerja sama yang kuat antara semua pemangku kepentingan dapat mendorong pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat yang merata di seluruh tanah air.