Pemerintah NTB Perkuat Hukum untuk Ekosistem Usaha
Pemerintah NTB berkomitmen untuk memperkuat hukum demi mendukung ekosistem usaha yang lebih baik bagi masyarakat.
Pemerintah NTB berkomitmen untuk memperkuat hukum demi mendukung ekosistem usaha yang lebih baik bagi masyarakat.
Pemerintah Lombok Timur belum memastikan THR untuk PPPK 2026, masih menunggu regulasi dan perhitungan keuangan daerah.
Tahun 2025 menjadi titik balik bagi sektor kelautan dan perikanan NTB dengan peningkatan produksi dan kesejahteraan pelaku usaha.
Proses pengadaan alat praktik untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui e-purchasing menuai kritik serius. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Portal…