Penguatan Ketangguhan Bencana di NTB Melalui Kolaborasi Strategis

Info Lotara – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menekankan pentingnya penguatan ketangguhan bencana yang sejalan dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Visi ini, yang bertujuan menciptakan NTB sebagai provinsi kepulauan yang makmur dan mendunia, terintegrasi dalam misi kelima yang fokus pada penguatan sistem mitigasi bencana.

NTB sebagai provinsi kepulauan menghadapi berbagai ancaman alam, seperti gempa bumi, letusan gunung api, banjir, dan kekeringan. Oleh karena itu, perencanaan yang terukur dan berbasis risiko sangatlah krusial. Sekretaris Bappeda NTB, Baiq Yunita Puji Widiani, menekankan bahwa penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan. Dengan perencanaan yang baik, risiko dapat diminimalisir, kerugian ekonomi dapat berkurang, dan kualitas hidup masyarakat dapat ditingkatkan.

Kick off Rencana Kerja Tahunan 2026, yang diselenggarakan di Mataram pada Rabu (26/2), merupakan bagian dari kolaborasi antara Pemerintah Provinsi NTB dan Program SIAP SIAGA yang didukung oleh Australia. Baiq Yunita menegaskan bahwa kolaborasi ini telah terjalin sejak 2021 dan menjadi salah satu mitra utama dalam pembangunan NTB.

Melalui Program SIAP SIAGA, pemerintah provinsi berupaya memperkuat sistem peringatan dini serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. Program ini juga mendorong praktik adaptasi berbasis ekosistem dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Baiq Yunita menambahkan bahwa pengurangan risiko bencana akan meningkatkan iklim investasi di NTB, terutama dalam sektor pariwisata dan energi terbarukan.

BAPPEDA berperan sebagai koordinator dalam memastikan semua kegiatan multipihak berjalan sesuai target RPJMD dengan indikator yang terukur. Meskipun demikian, tantangan seperti keterbatasan anggaran serta kapasitas teknis perlu menjadi perhatian agar pengelolaan bencana bisa lebih efektif. “Kolaborasi multipihak adalah peluang besar, dan kami ingin menjadikan NTB sebagai laboratorium kebijakan adaptasi iklim berbasis kepulauan,” jelasnya.

Catherine Meehan, First Secretary (Humanitarian) Kedutaan Besar Australia, menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk memperkuat sistem manajemen risiko bencana dan meningkatkan respons yang lebih inklusif. Dia mengungkapkan harapan agar Rencana Kerja Tahunan SIAP SIAGA bisa selaras dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, sehingga investasi dapat memberi dampak positif yang berkelanjutan.

Selain itu, Lucy Dickinson dari Program SIAP SIAGA menekankan pentingnya keselarasan antara Rencana Kerja dengan RKPD. Dia juga mengingatkan bahwa tidak ada institusi yang dapat membangun ketangguhan sendirian, dan kolaborasi antara berbagai pihak sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam forum ini, para peserta membahas prioritas kegiatan tahun 2026 seperti penguatan kapasitas kelembagaan dan integrasi pengurangan risiko bencana dalam dokumen perencanaan. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, menegaskan pentingnya dukungan Program SIAP SIAGA dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Dengan dukungan teknis, diharapkan berbagai inisiatif yang telah dikembangkan dapat terus berlanjut.

Pemerintah Provinsi NTB berharap kolaborasi ini akan menjadi bagian integral dari strategi pembangunan daerah, memupuk ketangguhan bencana, dan menjadikan NTB lebih siap menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang.