Pemerataan Pendidikan di NTB: Dukungan untuk Sekolah Swasta

Info Lotara – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berkomitmen untuk mewujudkan pemerataan pembangunan pendidikan, termasuk di sekolah-sekolah swasta yang turut berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Komitmen ini disampaikan dalam sebuah dialog dengan para guru SMK dan SLB di SLB Baiturrahman Sondosia pada Selasa (3/3).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, memberikan apresiasi kepada hasil revitalisasi SLB Baiturrahman Sondosia. Sekolah ini dinilai telah dirombak dengan baik meskipun dengan anggaran yang terbatas. Iqbal menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya berkaitan dengan fasilitas, tetapi juga terkait dengan teladan yang diberikan oleh pendidik.

“Jika kita ingin anak-anak memiliki disiplin dan akhlak yang baik, kita harus menjadi contoh terlebih dahulu. Pendidikan bukan sekadar teori,” tegasnya.

Gubernur juga menghargai dedikasi para guru yang mendidik 88 siswa di sekolah tersebut. Ia berpesan agar para guru berfungsi sebagai orang tua kedua yang membimbing siswa dengan penuh kasih sayang.

Untuk meningkatkan daya saing lulusan, Pemprov NTB telah menyiapkan 400 subsidi sertifikasi LSP Level 2 bagi siswa SMK yang akan berlaku hingga Juni mendatang. Program ini bertujuan agar lulusan tidak hanya memperoleh ijazah tetapi juga sertifikat kompetensi yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Jika program ini berjalan dengan baik, Pemprov siap meningkatkan targetnya.

“Kami sedang menyusun formula baru untuk pembagian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) agar lebih adil, terutama bagi sekolah-sekolah kecil di daerah terpencil yang seringkali kekurangan anggaran,” tambah Gubernur Iqbal.

Mengenai masalah pembayaran guru agama yang terhambat hampir tiga tahun, Iqbal memastikan bahwa proses pencairan sudah dilakukan. Hal ini merupakan hasil koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan semua masalah terselesaikan.

Gubernur juga membahas masalah 538 peserta yang tidak lolos dalam proses menjadi ASN, menekankan bahwa kebijakan terkait ASN sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Meski demikian, Pemprov NTB telah dua kali mengajukan usulan untuk memberikan peluang bagi peserta yang berprestasi.

“Keputusan tersebut tergantung pada pemerintah pusat melalui mekanisme nasional, termasuk di Badan Kepegawaian Nasional. Kebijakan ini tidak dapat diterapkan hanya untuk satu daerah,” jelas Gubernur Iqbal.

Pemprov NTB berharap agar pemerintah pusat dapat menciptakan solusi, termasuk melalui skema P3K, agar persoalan ini dapat teratasi dengan baik. Iqbal mengajak seluruh masyarakat untuk memberikan dukungan dan doa agar upaya perbaikan pendidikan di NTB dapat berjalan dengan optimal demi mencetak generasi yang berkualitas.

Iqbka menegaskan bahwa pemerintah provinsi kini berfokus pada perubahan mendasar dalam kebijakan pendidikan, tanpa membedakan status sekolah negeri dan swasta. Ia menjelaskan bahwa hingga kini tidak ada revitalisasi yang benar-benar sejajar antara kedua jenis sekolah.

“Sekarang, revitalisasi sudah mulai tidak membedakan antara swasta dan negeri. Meskipun belum sempurna, kami telah memulai perubahan ke arah yang lebih baik,” ungkapnya.

Gubernur Iqbal menekankan pentingnya perhatian yang sama terhadap semua aspek pendidikan, baik untuk sekolah swasta maupun negeri. Pemprov NTB berkomitmen untuk membuat kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan adil di masa depan.

Ia juga menyatakan bahwa komunikasi dengan pemerintah pusat berlangsung dengan baik. Menurutnya, Menteri terkait menunjukkan kepedulian terhadap sekolah swasta dan memiliki pengalaman yang luas dalam mengelola berbagai sekolah swasta.

Dengan demikian, pemprov optimis bahwa perhatian terhadap sekolah swasta akan semakin meningkat dalam sistem pendidikan nasional melalui sinergi yang terus dibangun dengan pemerintah pusat.