Pansus Rampungkan Pembahasan LKPJ Bupati Lombok Utara
Info Lombok Utara – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Utara telah menyelesaikan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati untuk tahun anggaran 2024. Setelah melalui serangkaian rapat dan diskusi mendalam, Pansus siap mempresentasikan hasil kerjanya dalam sidang paripurna yang dijadwalkan pada Jumat ini.
Ketua Pansus menyatakan bahwa proses pembahasan berjalan lancar, meskipun terdapat beberapa catatan dan rekomendasi yang perlu diperhatikan oleh eksekutif. Fokus utama pembahasan meliputi evaluasi capaian program kerja, penggunaan anggaran, serta efektivitas pelayanan publik selama tahun 2024.
Salah satu poin penting yang diangkat adalah optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Pansus menyoroti perlunya strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan PAD, termasuk pengelolaan aset daerah dan pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan.
Selain itu, Pansus menekankan pentingnya peningkatan kualitas infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan. Mereka menemukan bahwa masih ada beberapa proyek yang belum terealisasi sesuai target, sehingga membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah daerah.
Dalam bidang pendidikan, Pansus mengapresiasi upaya peningkatan mutu pendidikan, namun menyoroti disparitas kualitas antara sekolah di perkotaan dan pedesaan. Mereka merekomendasikan distribusi sumber daya yang lebih merata dan program pelatihan bagi tenaga pendidik di daerah terpencil.
Pansus juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Mereka mendorong penerapan sistem pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah potensi penyimpangan dan memastikan setiap rupiah digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Menjelang sidang paripurna, Pansus berharap rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan program kerja di tahun-tahun mendatang. Kolaborasi antara legislatif dan eksekutif diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lombok Utara secara keseluruhan.
Dengan rampungnya pembahasan LKPJ ini, DPRD Lombok Utara menunjukkan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan bahwa roda pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip good governance. Masyarakat pun diharapkan turut berpartisipasi aktif dalam mengawal implementasi rekomendasi yang telah disampaikan demi kemajuan bersama.
