Bupati KLU Sebut Program Unggulan Paslon MJA Hanya Mimpi, Timses Menanggapi
Info Lombok Utara – Pada Kamis, 17 Oktober 2024, Pemda Lombok Utara menggelar acara penyerahan SK Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Lombok Utara yang berlangsung di Halaman Kantor Bupati Lombok Utara. Di sela-sela acara tersebut, Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu memberikan pernyataan yang mengejutkan terkait program 100-300 juta per dusun yang menjadi salah satu janji kampanye pasangan calon (paslon) Muchsin-Junaidi (MJA), Paslon Nomor 3.
“Satu dusun semua 100 sampai 300 juta itu mimpi, baru-baru bangun mimpi mungkin itu. Jadi kita harus tahu dari mana sumber keuangan negara dan daerah, kemana arah uang itu jelas,” ungkap Djohan Sjamsu.
Pernyataan tersebut dianggap sebagai kritik keras terhadap program unggulan paslon MJA yang menjanjikan alokasi dana besar untuk setiap dusun. Djohan menekankan pentingnya memahami sumber keuangan negara dan daerah sebelum menjanjikan anggaran yang fantastis.
Dalam sambutannya, Djohan juga menyinggung bahwa Lombok Utara akan segera menghadapi pemilihan kepala daerah keempat sejak kabupaten ini berdiri. Ia berharap agar kepala daerah terpilih nantinya memiliki kompetensi untuk melanjutkan pembangunan desa yang sudah dirintis. Menariknya, di akhir sambutannya, Djohan secara tidak langsung menyinggung slogan salah satu paslon nomor 1, Najmul-Kus, yang juga merupakan rival politiknya dalam dua kali pilkada sebelumnya. Kusmalahadi Syamsuri, calon wakil bupati dari paslon ini, adalah putra kandung Djohan sendiri.
“Mudah-mudahan daerah kita setahap demi setahap akan mengalami perkembangan yang signifikan. Kita sanggup ngih, siap,” serunya yang disambut meriah oleh peserta acara.
Namun, pernyataan Djohan tersebut menuai tanggapan dari Tim Paslon MJA. Ketua Divisi Hukum MJA, Marianto, menyayangkan sikap Bupati yang dinilai tidak pantas dilakukan di forum publik. Ia menyebut bahwa sebagai pemimpin, Djohan seharusnya menjaga netralitas dan tidak membuat situasi politik menjadi tidak kondusif.
“Seharusnya Bupati itu menetralisir keadaan, bukan malah membuat gaduh dan membuat situasi ruang publik tidak kondusif. Bupati harus menjaga kondusifitas, bukan malah nyinyir terhadap program salah satu paslon,” tegas Marianto.
Marianto juga mengkritik kinerja Djohan yang menurutnya masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan, termasuk pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) yang hingga kini belum tuntas, serta proyek Jalan Lingkar Utara dan Global Hub yang belum jelas realisasinya.
“Bupati di akhir masa jabatannya seharusnya fokus menyelesaikan program yang belum tuntas, bukan malah turun kampanye. Ini sangat memalukan,” tutup Marianto.
Pernyataan ini mencerminkan adanya ketegangan politik yang kian memanas menjelang Pilkada Lombok Utara 2024, di mana setiap paslon berupaya saling menonjolkan keunggulan programnya, sementara kritik dan tanggapan dari pihak lawan terus bermunculan.
