Kolaborasi NTB dan KemenPPPA Tingkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak

Info Lotara – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meluncurkan inisiatif baru yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak. Inisiatif ini dikenal dengan nama Ruang Bersama Indonesia.

Dalam acara yang berlangsung di Pendopo Mataram, Gubernur Dr. HL Muhamad Iqbal menekankan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, mengingat berbagai masalah sosial seperti penyalahgunaan narkoba dan pernikahan dini sering kali berakar dari kemiskinan dan pola asuh yang kurang baik. “Pemprov berkomitmen untuk memberdayakan perempuan dan melindungi anak-anak di NTB,” tegasnya pada Jumat (17/04/2026).

Salah satu langkah yang diambil adalah pengentasan kemiskinan melalui program Desa Berdaya. Gubernur menjelaskan bahwa salah satu faktor penghambat adalah kondisi keluarga pekerja migran yang sering ditinggalkan. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) dirancang tidak hanya untuk mendukung biaya keberangkatan tetapi juga menyediakan skema tabungan selama mereka bekerja di luar negeri.

Pemerintah daerah juga menunjukkan komitmennya melalui penggabungan Dinas DP3AP2KB ke dalam Dinas Sosial serta pembentukan direktorat khusus perempuan dan anak di Polda NTB.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan gerakan kolaboratif yang melibatkan semua pihak dari level pusat hingga desa. Dia mengingatkan bahwa setiap kementerian dan lembaga harus saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama.

Ruang Bersama Indonesia diharapkan menjadi platform yang mengintegrasikan berbagai elemen masyarakat, termasuk pendamping desa, tenaga kesejahteraan sosial, aparat keamanan, serta berbagai organisasi masyarakat. Selain itu, peran perempuan desa diharapkan dapat mendorong perubahan positif dalam komunitas.

“Inisiatif ini bertujuan untuk menyatukan seluruh potensi yang ada agar bisa menangani masalah secara kolektif,” tambah Menteri Arifah.

Implementasi di lapangan akan melibatkan penguatan peran PKK dan Posyandu, yang merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan masyarakat di tingkat desa. Kerjasama juga akan dijalin dengan berbagai organisasi lain untuk memastikan efektivitas program.

KemenPPPA juga mengingatkan pentingnya layanan pengaduan SAPA 129, yang menjadi saluran utama bagi masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan. “Kami ingin memastikan masyarakat tahu kemana harus melapor. SAPA 129 adalah layanan terpadu yang mudah diakses,” jelas Menteri.

Dia juga memberikan penghargaan kepada beberapa institusi yang berkomitmen dalam perlindungan perempuan dan anak, termasuk Kepala Kejaksaan Tinggi, Kombes Ni Made Pujewati, dan Rektor Universitas Mataram. Menurut Menteri, kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat sangat penting untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Inisiatif Ruang Bersama Indonesia bukan hanya upaya lokal, tetapi juga bagian dari agenda nasional dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045. Dengan kolaborasi yang lebih kuat, diharapkan permasalahan sosial yang melibatkan perempuan dan anak bisa diselesaikan secara efektif dan berkelanjutan.

“Kami berharap gerakan ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menciptakan masyarakat yang aman dan inklusif,” tutup Menteri Arifah.