Penguatan Sistem Penanggulangan Bencana di NTB

Info Lotara – NTB, dengan posisi geografis yang rawan terhadap gempa, tsunami, dan bencana hidrometeorologi, memerlukan sistem pengelolaan risiko bencana yang lebih kokoh dan berkelanjutan. Dalam hal ini, pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pelaku usaha, serta masyarakat, sangat penting untuk menyusun manajemen risiko bencana yang efektif.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, bersama Program SIAP SIAGA hasil kemitraan Australia-Indonesia, secara konsisten menerapkan pendekatan sistematis dalam upaya penanggulangan bencana. Kolaborasi dari berbagai pihak dinilai krusial untuk memperkuat ketangguhan masyarakat menghadapi bencana. Sebagai langkah awal dalam memperkuat kerjasama ini, diadakan kegiatan kick off pada Kamis, 26 Februari 2026, di Kota Mataram, yang juga menandai pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau Annual Work Plan (AWP) 2026.

Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, menyatakan, “Kick off ini lebih dari sekadar seremoni; ini adalah kesempatan untuk menyelaraskan persepsi dan mengukuhkan komitmen bersama agar semua program sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.” Acara ini pun menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan penanggulangan bencana di NTB, dengan fokus utama pada penguatan kelembagaan melalui sinergi berbagai pihak.

Sadimin juga menekankan bahwa pengelolaan risiko bencana harus dilakukan secara menyeluruh, tanpa memandang sektor atau wilayah. Untuk itu, koordinasi antara sektor dan wilayah akan terus diperkuat agar dampak nyata bagi ketangguhan masyarakat dapat dirasakan. “Melalui kick off ini, kita harapkan akan terbentuk rencana aksi yang dapat dijalankan secara berkesinambungan sepanjang tahun,” tambahnya.

Kerjasama yang telah terjalin juga telah melahirkan berbagai inisiatif, salah satunya Unit Layanan Disabilitas yang diluncurkan pada Desember 2024, yang berhasil mendata penyandang disabilitas di tiga kabupaten. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam mendukung ketahanan terhadap bencana sangat diperlukan, yang diwujudkan melalui Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) NTB dan program KKN Tematik Destana.

Kegiatan kick off ini juga dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari Pemerintah Australia dan pejabat dari Pemerintah Provinsi NTB. Dalam sambutannya, Anggraeni Puspitasari selaku DRM Area Manager SIAP SIAGA NTB menyampaikan bahwa program ini telah diperpanjang hingga tahun 2028 dan kini membawa misi untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan serta adaptasi terhadap perubahan iklim.

Dalam AWP 2026, terdapat tujuh program kolaboratif yang direncanakan, termasuk peningkatan sistem penanggulangan bencana, pemetaan risiko, serta pengembangan kebijakan dan peraturan untuk kesiapan bencana. Semua program ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antar berbagai pihak demi ketahanan bencana yang lebih baik di NTB.