Bawaslu KLU Telusuri Dugaan Mobilisasi Kades untuk Paslon Pilkada 2024
Info Lombok Utara – Bawaslu Kabupaten Lombok Utara (KLU) tengah menelusuri dugaan adanya mobilisasi kepala desa (kades) untuk mendukung salah satu pasangan calon (paslon) Bupati-Wakil Bupati dalam Pilkada 2024. Dugaan ini mencuat setelah sejumlah kades dipanggil untuk menghadiri pertemuan di kediaman Bupati KLU, Djohan Sjamsu, pada Minggu (13/10).
Anggota Bawaslu KLU, Suliadi, menjelaskan bahwa pihaknya pertama kali menerima informasi mengenai pemanggilan para kades ke kediaman bupati. Bawaslu segera menindaklanjuti dengan menerjunkan anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Gangga untuk memantau pertemuan tersebut. Namun, setibanya di lokasi, para anggota Panwascam tidak diberikan akses masuk untuk memastikan kegiatan apa yang sedang berlangsung.
“Panwascam diberitahu bahwa pertemuan itu adalah untuk persiapan penyerahan SK perpanjangan masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Di lokasi tersebut selain Bupati, juga hadir Asisten I dan Kepala DP2KBPMD,” jelas Suliadi.
Karena Panwascam tidak dapat masuk untuk memverifikasi secara langsung, Bawaslu kemudian mengonfirmasi beberapa kades yang hadir pada pertemuan tersebut. Selain itu, pihaknya juga melakukan penelusuran dengan menghubungi kepala dinas terkait untuk memastikan tujuan pertemuan itu.
“Saat ini kami masih dalam proses penelusuran lebih lanjut, karena beberapa kades dan pihak terkait lainnya masih perlu dikonfirmasi,” ungkapnya.
Di sisi lain, Bupati KLU Djohan Sjamsu menepis tuduhan bahwa pertemuan tersebut berkaitan dengan upaya mobilisasi politik. Ia menegaskan bahwa pertemuan itu hanya membahas persiapan teknis untuk penyerahan SK perpanjangan masa jabatan anggota BPD.
“Kades datang untuk rapat terkait teknis penyerahan SK perpanjangan masa jabatan anggota BPD. Tidak ada hubungannya dengan politik,” tegas Djohan.
Djohan juga menolak tudingan bahwa dirinya memobilisasi kades untuk mendukung putranya, Kusmalahadi, yang maju sebagai calon wakil bupati mendampingi Najmul Akhyar dalam Pilkada 2024. “Insyaallah kita paham aturan. Kami sudah lama di pemerintahan dan tahu aturan mainnya,” pungkasnya.
Bawaslu KLU akan terus melanjutkan penelusuran untuk memastikan kebenaran terkait pertemuan tersebut, guna menjaga netralitas dan integritas dalam proses Pilkada 2024 di Lombok Utara.
Photo Source: Radar Lombok
