Pemprov NTB Selesaikan 100% Penginputan RUP di SiRUP

Info Lotara – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menyelesaikan 100 persen penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Langkah ini diambil sebagai upaya strategis untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Capaian ini merupakan fondasi yang sangat penting untuk memastikan setiap langkah dalam proses pengadaan dapat dilakukan lebih awal, terencana, dan terbuka bagi masyarakat. Hal ini diharapkan dapat mendorong akselerasi penyerapan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan yang lebih efektif.

Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda NTB, Hari Cahyono, mengungkapkan bahwa semua perangkat daerah telah berhasil menyelesaikan penginputan RUP sesuai tenggat waktu yang ditentukan. “Per 31 Maret 2026, seluruh OPD sudah tuntas menginput RUP. Ini adalah syarat utama untuk memulai proses pengadaan. Tanpa SiRUP, tidak mungkin aktivitas pengadaan dapat dilakukan,” jelasnya.

Hari menekankan bahwa ketepatan penginputan RUP memiliki dampak signifikan terhadap percepatan realisasi anggaran dan efektivitas dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan selesainya penginputan ini, seluruh proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov NTB dapat segera dilaksanakan sesuai rencana, sehingga memberikan dampak ekonomi yang lebih cepat kepada masyarakat.

Digitalisasi melalui SiRUP juga berkontribusi pada keterbukaan informasi publik. Masyarakat serta pelaku usaha kini dapat mengakses informasi mengenai rencana pengadaan pemerintah dengan lebih transparan. Hal ini merupakan langkah positif dalam meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengadaan.

Biro PBJ NTB telah secara konsisten melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) bagi seluruh admin SiRUP di perangkat daerah sejak awal tahun anggaran sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kepala Bagian LPSE NTB, Lalu Majemuk, menambahkan bahwa bimtek ini difokuskan pada percepatan penginputan RUP serta peningkatan transparansi dalam belanja daerah dan kepatuhan terhadap regulasi pengadaan.

“Setiap awal tahun, bimtek kita laksanakan secara masif agar semua OPD memahami proses penginputan RUP dengan baik,” ujarnya. Selain itu, penguatan juga dilakukan kepada pelaku usaha. Biro PBJ NTB menyiapkan bimtek bagi penyedia, kontraktor, dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dalam menggunakan SiRUP dalam perencanaan bisnis dan partisipasi tender.

Pelatihan tersebut akan mencakup penggunaan aplikasi SiRUP versi terbaru, integrasi dengan e-Katalog, serta pemahaman tentang mekanisme pengumuman paket pengadaan. “Dalam waktu dekat, bimtek bagi penyedia akan dilaksanakan di Pulau Sumbawa dan akan dilakukan secara berkala setiap tahun,” tambahnya.

Pemprov NTB menegaskan bahwa digitalisasi pengadaan melalui SiRUP bukan hanya sebuah kewajiban administratif, tetapi juga merupakan instrumen strategis untuk memastikan perencanaan pembangunan yang lebih terarah, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.