Gubernur NTB Tegaskan Pentingnya Sinergi Program Antara Pemerintah dan PKK

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menekankan pentingnya sinkronisasi program antara pemerintah daerah dengan Tim Penggerak PKK. Hal ini disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) TP PKK Provinsi NTB Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 di Graha Bakti Praja Kantor Gubernur NTB, Kamis (21/8/2025).

Iqbal menyatakan bahwa PKK merupakan mitra strategis pemerintah karena pembangunan sejati harus dimulai dari unit terkecil, yaitu keluarga. Menurutnya, pembangunan dari atas ke bawah sering kali sulit mencapai keberhasilan. Oleh karena itu, PKK yang hadir langsung di tengah keluarga harus saling melengkapi dengan program pemerintah. Dengan keterbatasan waktu, tenaga, dan anggaran, sinergi menjadi kunci utama.

Gubernur juga memberikan apresiasi atas kontribusi PKK sejak berdirinya, mulai dari penurunan angka kematian bayi hingga memperkuat ketahanan keluarga. Ia berharap, di usia ke-53 tahun, PKK semakin solid dan manfaatnya semakin dirasakan masyarakat. Iqbal mengibaratkan PKK dan pemerintah sebagai dua perahu berbeda yang menuju dermaga yang sama, dengan harmonisasi sebagai kunci untuk mendukung pencapaian visi-misi pembangunan NTB.

Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Sinta M. Iqbal, menegaskan bahwa HKG PKK ke-53 adalah momentum refleksi dan evaluasi peran PKK dalam membangun kesejahteraan keluarga. Dengan tema “Bergerak Bersama PKK, Mewujudkan Astacita Menuju Indonesia Emas 2045”, Sinta menyebut PKK sebagai gerakan masyarakat terbesar dengan lebih dari 2,5 juta kader dan 4 juta kelompok Dasa Wisma di seluruh Indonesia.

Sinta juga menekankan lima fokus utama PKK ke depan, yaitu penyusunan program kerja yang komprehensif, pemberian makanan bergizi, peningkatan kapasitas kader, memperkuat kemitraan strategis, dan pemanfaatan teknologi digital. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh kader PKK atas dedikasi dan pengabdian mereka, berharap ikhtiar tersebut membawa manfaat luas bagi masyarakat.

Image Source: RRI/Biro Adpim